Pengertian TeFa

TEACHING FACTORY

     A. Latar Belakang

Pentingnya penyediaan sumberdaya manusia (SDM) yang terampil dan siap kerja diwujudkan pemerintah melalui kebijakan peningkatan mutu pendidikan kejuruan yang memberi perhatian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang lebih berorientasi pada permintaan pasar tenaga kerja masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), dan mempersiapkan para lulusan dengan pembekalan karakter kewirausahaan (entrepreneurship) yang bersinergi erat dengan industri sebagai mitra utama dalam penerapan Teaching Factory. Pengalaman dari sejumlah industri yang telah bekerja sama dengan beberapa SMK yang telah menerapkan pola pembelajaran seperti Teaching Factory, unit produksi, dan sejenisnya, medapatkan respon positif dari Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) atas peningkatan kualitas lulusannya.

Hubungan kerjasama antara SMK dengan industri dalam pola pembelajaran Teaching Factory akan berdampak positif untuk meningkatkan kerjasama (partnership) secara sistematis dan terencana didasarkan pada posisi win-win solution. Penerapan pola pembelajaran Teaching Factory merupakan sinkronisasi dunia pendidikan kejuruan dengan dunia industri, sehingga terjadi check and balance  terhadap proses pendidikan pada SMK untuk menjaga dan memelihara keselarasan (link and match) dengan kebutuhan pasar kerja.

Kualitas guru pada kompetensi keahlian di SMK, saat ini menjadi trending topic permasalahan yang belum menemukan jalan keluarnya, dimana mayoritas dari mereka masih kurang memiliki pengalaman kerja industri yang memadai. Melalui pembelajaran pola Teaching Factory yang

hakekatnya memboyong sistem industry sebagai pendekatan pembelajaran di SMK diharapkan terjadi transfer teknologi dari industry, yang pada gilirannya kualitas guru akan meningkat.

Pola pembelajaran Teaching Factory dirancang berbasis produksi barang/jasa dengan mengadopsi dan mengadaptasi standar mutu dan prosedur kerja industri, akan memberi pengalaman pembelajaran   kompetensi tambahan terutama soft skill seperti etos kerja disiplin, jujur, bertanggungjawab, kreatif- inovatif, karakter kewirausahaan, bekerjasama, berkompetisi secara cerdas dan sebagainya. Kompetensi tersebut sangat sulit diperoleh melalui pendidikan kejuruan yang diselenggarakan secara konvensional, yang pada pembelajarannya hanya dilaksanakan sampai pada pencapaian kompetensi keahlian sebagai hard skill.

B. Tujuan

  1. Mempersiapkan lulusan SMK untuk siap kerja dan pelaku wirausaha;
  2. Membantu   siswa   memilih   bidang   kerja    yang   sesuai   dengan kompetensinya;
  3. Menumbuhkan kreatifitas siswa melalui learning by doing;
  4. Memberikan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja;
  5. Memperluas cakupan kesempatan rekruitmen bagi lulusan SMK;
  6. Membantu siswa SMK dalam mempersiapkan diri menjadi tenaga kerja, serta membantu menjalin kerjasama dengan dunia kerja yang aktual;
  7. Memberikan    kesempatan    kepada    siswa    SMK    untuk    melatih keterampilannya sehingga dapat membuat keputusan tentang karir yang akan dipilih.

C. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi BantuanPengembangan Teaching Factory adalah Direktorat Pembinaan SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK tahun 2018

D. Rincian Jumlah Bantuan

Rincian  jumlahBantuanPengembangan  Teaching  Factory  adalah  sebesar Rp70.000.000.000,00 untuk 350 SMK.

     E. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan pada program ini sebagai berikut:

  1. Adanya kesesuaian dan keselarasan antara kompetesi lulusan SMK dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha/Dunia industri (Du/Di);
  2. Terselenggaranya pembelajaran model Teaching Factory sekurang- kurangnya pada satu kompetensi Keahlian;
  3. Meningkatnya   hubungan   kerjasama   dengan   Dunia   Usaha/Dunia Industri (Du/Di);
  4. Kemampuan  siswa  dalam  menghasilkan  suatu  produk  barang/jasa sesuai dengan standar pasar;
  5. Terbangunnya mekanisme suplay–demand produk barang/jasa.

F. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bentuk Bantuan adalah Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang.

G. Karakteristik Program Bantuan Pemerintah

  1. Bantuan ini harus  dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan (Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya);
  2. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, menganut azas dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance);
  3. Bantuan ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun oleh pihak manapun;
  4. Bantuan ini harus dikelola secara efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan.
Comments are closed.